Peliknya situasi politik di Indonesia membuat kita semua marah. Kritik konstruktif hingga umpatan yang tak tersensor menjadi bagian dari keseharian, khususnya di media sosial. Kemarahan itu tentu tidak muncul tanpa alasan. Kinerja pemerintah yang buruk, sikap dan pernyataan pejabat yang kontroversial, keberadaan buzzer yang terus membela pemerintah, hingga beberapa sipil yang tak acuh menjadi beberapa hal yang memang layak dipersoalkan.

Namun, ada satu hal yang kerap luput kita sadari: bahasa yang kita gunakan untuk menyampaikan kemarahan kadang justru ikut melanggengkan stigma terhadap kelompok yang sejak awal sudah dimarginalkan. Dan saya, mungkin juga kita semua, bisa saja pernah melakukannya tanpa sadar.

Baca juga: Dibalik “Drama ART” Ada Tuntutan Tanpa Batas yang Dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT)

“Seperti perempuan” yang menjadi cacian

Salah satu bentuk penghinaan yang kerap ditemukan dalam percakapan politik di media sosial adalah menjadikan Teddy sebagai sosok “ibu negara” bagi Prabowo. Tindakan Teddy terhadap Prabowo kerap dibaca melalui kategori feminitas. Ia disebut memiliki sikap maupun sifat yang dianggap “seperti perempuan”, seperti posesif, mudah ngambek, terlalu ikut campur, atau dianggap tidak berwibawa.

Terdapat warganet di X yang secara gamblang mengejek Teddy dengan mengasosiasikan sikapnya dengan stereotip feminin, mulai dari dianggap mudah ngambek hingga tidak berwibawa. Warganet lainnya bahkan menggunakan istilah “kemayu” untuk merendahkan penampilannya dengan membandingkannya dengan perempuan. Padahal, ada banyak hal mengenai tindakan politik Teddy yang sebenarnya dapat dikritik tanpa harus menyeret feminitas ke dalamnya.

Misalnya, terkait perannya dalam mengatur arus komunikasi dengan Prabowo yang harus melalui satu pintu, sehingga kemudian diperdebatkan sebagai bentuk kontrol. Responsnya terhadap kritik Dino Patti Djalal mengenai kunjungan luar negeri Prabowo juga dapat dipersoalkan berdasarkan substansi respons dan penggunaan kewenangannya, bukan dengan mengasosiasikan cara merespons tersebut dengan sifat yang dianggap “seperti perempuan”.

Baca Juga: Abang-Abangan Kiri yang Sok Progresif: Berisik Soal Isu, Nyaman Jadi Pelaku

Pada saat yang sama, hubungan Teddy dan Prabowo juga kerap dijadikan bahan candaan sebagai “pasangan gay” yang bernuansa homofobik. Keduanya digambarkan seperti pasangan romantis, dengan Prabowo ditempatkan dalam posisi maskulin, sementara Teddy ditempatkan dalam posisi feminin sebagai “ibu negara”. Tak luput pula, ejekan seperti “boti” muncul ketika candaan tersebut bergulir.

Saya menulis situasi di atas bukan untuk membela Teddy, tentu. Namun, sikap buruk Teddy yang terus diasosiasikan dengan sifat “perempuan” maupun “feminitas”, seperti tidak berwibawa, terlalu emosional, posesif, atau menyebalkan, justru mengganggu saya. Hal ini karena situasi tersebut menunjukkan bahwa kita masih memahami sifat-sifat tersebut melalui logika gender yang biner. Seolah-olah perempuanlah yang secara alamiah lebih emosional, posesif, cerewet, atau tidak berwibawa

Lalu, ketika sifat-sifat tersebut dilekatkan pada sosok yang mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki, feminitas kemudian menjadi sesuatu yang dapat dipakai untuk mempermalukan. Sehingga, menjadi “seperti perempuan” menjadi justifikasi seorang laki-laki dengan feminitas yang lebih dominan, pantas diolok-olok.

Hoskin (2020) menjelaskan situasi tersebut melalui konsep femmephobia, yakni bagaimana feminitas mengalami devaluasi secara sosial. Menurutnya, feminitas sering kali ditempatkan sebagai sesuatu yang inferior. Sifat-sifat feminin dapat diasosiasikan dengan kelemahan, kerentanan, ketidakmampuan, dan ketidakseriusan. Yang kemudian, ia dapat berfungsi sebagai bahan penghinaan justru karena sebelumnya telah ditempatkan sebagai sesuatu yang inferior.

Ketika disabilitas turut dijadikan bahan ejekan

Ujaran lain yang serupa juga saya temukan ketika warganet menggunakan bahasa yang cenderung ableist (sikap diskriminasi terhadap teman-teman disabilitas). Salah satu istilah yang masih kerap digunakan adalah “tone deaf” untuk menyebut orang yang dianggap tidak peka terhadap persoalan publik.  Istilah tersebut bahkan muncul dalam seruan agar masyarakat terus bersuara ketika persoalan seperti kebakaran hutan dan bencana alam dianggap tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Komentar lainnya menggunakan istilah yang sama untuk menyebut pendukung Prabowo-Gibran yang dianggap masih tidak peka terhadap kondisi politik akibat ulahnya.

Ada pula penggunaan istilah seperti “autis” untuk mengejek perilaku Gibran yang dianggap tidak kunjung menjalankan perannya sebagai Wakil Presiden sebagaimana mestinya. Alih-alih mengkritik kinerjanya secara langsung, seorang warganet justru mempertanyakan apakah Gibran sebenarnya “autis” dengan mengaitkan gestur tertentu yang dianggap menyerupai karakteristik autisme. Penggunaan seperti ini menunjukkan bagaimana istilah ableist dapat digunakan secara metaforis kepada orang yang sebenarnya tidak memiliki disabilitas (Cousens, 2020). Kondisi yang nyata kemudian dipinjam sebagai label untuk menggambarkan sesuatu yang dianggap buruk, aneh, atau tidak sesuai harapan.

Padahal, ada banyak hal yang sebenarnya dapat dikritik dari perilaku seorang figur publik tanpa perlu menjadikan kondisi disabilitas sebagai bahan penghinaan. Jika seseorang dianggap tidak peka terhadap persoalan publik, kita dapat mengkritik ketidakpeduliannya sebagai bentuk dari apatisme. Jika Gibran dianggap tidak menjalankan perannya dengan baik, kita dapat fokus membicarakan keputusan, tindakan, maupun kinerjanya.

Hal ini karena Ladau dalam Demystifying Disability (2021), secara khusus membahas kebiasaan menggunakan diagnosis sebagai bahan penghinaan. Ia memberikan contoh seperti seseorang disebut “bipolar” karena dianggap berubah-ubah, “autistik” karena dianggap bertingkah aneh, atau “OCD” karena dianggap terlalu terobsesi pada sesuatu. Menurut Ladau, penggunaan diagnosis dengan cara tersebut menjadikan kondisi yang nyata sebagai bahan ejekan sekaligus mempertahankan stereotip negatif tentang disabilitas.

Baca Juga: Marriage Is Scary: Mengapa Perempuan Gen Z Tak Lagi Percaya pada Pernikahan

Autisme pun tidak lagi dipahami sebagai pengalaman yang beragam, tetapi dipakai sebagai kata untuk mengatakan bahwa seseorang aneh, tidak dapat bekerja maksimal, atau menyebalkan. Bahkan, sejumlah kata yang sekarang terdengar sangat biasa—seperti idiot, moron, lame, atau stupid—memiliki sejarah keterkaitan dengan stigma terhadap disabilitas. Karena telah lama menjadi bagian dari bahasa sehari-hari, hubungan historis antara istilah-istilah tersebut dengan diskriminasi sering kali tidak lagi terasa.

Kritik boleh keras, tapi arahkan dengan tepat

Mempersoalkan bahasa yang merendahkan bukan berarti saya mengajak kalian untuk lebih sopan atau mengurangi kemarahan. Kritik boleh keras, sinis, bahkan marah, namun yang perlu dipikirkan adalah apakah kemarahan tersebut diarahkan pada hal yang memang ingin kita persoalkan. 

Jika yang bermasalah adalah keputusan seorang pejabat, kritiklah keputusannya; jika yang bermasalah adalah penggunaan kekuasaan, kritiklah praktik kekuasaannya; jika yang bermasalah adalah kebijakan pemerintah, bongkar kebijakan beserta dampaknya. Karena ketika istilah-istilah yang merendahkan kelompok marginal digunakan, kritik dapat kehilangan sasarannya karena perhatian bergeser dari tindakan konkret menuju identitas atau kondisi yang sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan.

Hal ini karena persoalan bahasa sangat erat dengan relasi sosial yang membuat sebuah kata dapat berfungsi sebagai penghinaan sejak awal. “Kayak perempuan” dapat menjadi hinaan karena feminitas telah ditempatkan pada posisi yang lebih rendah, sementara “autis banget” dapat menjadi penghinaan karena autisme telah diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif. Bahasa semacam ini mungkin tidak selalu muncul dari kebencian yang disadari, tetapi justru karena sudah begitu lazim dalam percakapan sehari-hari, kita dapat menggunakannya tanpa berpikir panjang.

Sebuah candaan tentu tidak otomatis menyebabkan kekerasan fisik, tetapi normalisasi penghinaan dapat membuat diskriminasi terhadap kelompok marginal terasa semakin wajar. Dalam sejarah Indonesia, kita memiliki catatan kelam tentang bagaimana stigma terhadap kelompok tertentu—seperti Gerwani dan etnis Tionghoa—dapat bereskalasi menjadi kekerasan hingga penghilangan nyawa, yang diwajarkan.

Karena itu, tulisan ini bukan ajakan untuk berhenti mengkritik, apalagi untuk menciptakan konflik horizontal antara rakyat dengan rakyat. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita perlu tetap bersuara, tetap kritis, dan tetap marah ketika melihat ketidakadilan. Hanya saja, jangan sampai kritik terhadap kekuasaan maupun sesama bergeser menjadi penghinaan terhadap identitas kelompok lain yang bahkan bukan sasaran persoalan. 

Masih ada ruang bagi kita untuk sama-sama belajar. Kalau kita pernah menggunakan bahasa semacam itu, tidak apa-apa untuk mengakui bahwa masih ada bias yang perlu kita bongkar dan refleksikan. Justru, keberanian untuk mengakui dan membongkar bias kita sendiri adalah pembelajaran yang berharga demi menciptakan solidaritas sipil yang mampu merangkul semuanya.