Di ruang-ruang yang merasa dirinya paling sadar isu, keadilan sering terdengar begitu dekat. Korban dibicarakan, kelompok rentan diperjuangkan, kekerasan dikritik, lalu semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa progresif yang terdengar meyakinkan. Semakin intelektual sebuah ruang mengafirmasi dirinya sebagai ruang perjuangan, semakin besar pula keyakinan bahwa orang-orang di dalamnya pasti lebih peka terhadap ketidakadilan.
Saya pernah mempercayai hal itu.
Dulu, ketika pernah menempuh pendidikan pascasarjana di salah satu fakultas hukum di Indonesia dengan peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, saya merasa sedang berada di ruang yang berbeda. Hampir setiap hari, ruangan tersebut berbicara tentang kejahatan, hak korban, restorative justice, hingga akses keadilan bagi kelompok marginal. Semua orang tampak sangat paham bagaimana kekerasan bekerja.
Di tengah ruang yang terdengar begitu progresif itu, ada satu geng laki-laki yang terbentuk dari kebiasaan bermain sepak bola bersama dan pada highlight media sosial mereka terpampang satu nama: The Criminals.
“Janggal.” pikir saya.
Sebab di dalamnya ada calon lawyer, mantan calon legislatif, brand ambassador lembaga pendidikan bahasa, hingga yang mengangkat isu disabilitas sebagai kelompok rentan di hadapan hukum dalam penelitiannya. Mereka tampak seperti geng laki-laki yang paling aman. Yang tahu kapan harus berbicara tentang consent, inklusivitas, dan keberpihakan terhadap korban.
Namun, saya ternyata salah besar.
Ketika salah satu dari mereka menjadi pelaku kekerasan berbasis gender, solidaritas tidak bergerak untuk melindungi korban, tetapi melindungi sesamanya. Ancaman muncul, perundungan dilakukan, dan kondisi psikis korban disebarkan untuk menggiring anggapan bahwa speak up hanyalah fitnah akibat halusinasi.
Bahkan dalam sebuah unggahan di media sosial geng mereka, korban disebut sebagai “Ratu Derita”.
Dan penyintas yang menerima label itu: Saya.
Saya diposisikan sebagai gangguan yang merusak kenyamanan satu geng laki-laki yang tampak progresif di permukaan. Namun, seiring waktu berjalan, seorang whistleblower mulai menunjukkan isi ruang privat mereka. Rupanya yang dibicarakan tidak hanya agenda bermain sepak bola. Tubuh perempuan hadir sebagai bahan komentar dan lelucon. Bahkan tubuh dosen perempuan pun tidak luput dari seksualisasi.
Di titik itu, saya mulai sadar bahwa pengalaman ini tidak berdiri sendiri.
Geng Abang-Abangan yang Paling Fasih Soal Isu
Semakin saya memikirkannya, semakin saya sadar bahwa persoalan ini jauh lebih besar daripada satu geng laki-laki. Saya mulai melihat pola yang terasa akrab di banyak ruang yang mengklaim dirinya kritis, progresif, dan sadar isu.
Dan justru di situlah letak ironisnya.
Persoalannya tidak selalu datang dari laki-laki yang sejak awal tampak misoginis. Kadang justru sebaliknya, dari laki-laki yang terlihat aman. Mereka berbicara tentang consent, kelompok rentan, dan ketidakadilan, lalu tampil seolah telah selesai dengan persoalan gender. Mereka tahu bagaimana terdengar inklusif dan tampil sebagai laki-laki yang “sadar isu”.
Namun semakin lama saya mengamati, semakin terasa bahwa sebagian dari mereka hanya mempelajari bahasa progresif tanpa benar-benar meninggalkan privilese maskulinnya. Isu dipelajari seperti teori dan dikuasai sebagai bahan diskusi, tetapi tidak dihidupi sebagai etika.
Ana Jordan dan rekan-rekannya dalam Hierarchies of Masculinity and Lad Culture on Campus: "Bad Guys", "Good Guys", and Complicit Men (2022) menunjukkan bahwa budaya yang mentoleransi kekerasan berbasis gender tidak hanya dipertahankan oleh bad guys. Sosok yang tampak sebagai good guys juga dapat ikut melanggengkannya melalui tawa, pembiaran, atau solidaritas antarsesama laki-laki.
Timo Alho dan Marja Peltola melalui Doing Respectable Heteromasculinities in Boys and Young Men's Talk on Sexual Encounters (2022) juga menunjukkan bahwa sebagian laki-laki dapat tampil progresif tanpa benar-benar mengguncang relasi kuasa yang menopangnya. Bahkan, Rébecca Lévy-Guillain dalam Reshuffling the Masculinities Deck: How Subordinate Men From Progressive Privileged Social Backgrounds Mobilize Sexual Consent Narratives to Enhance Their Social Status (2024) menunjukkan bahwa citra sebagai safe guys dapat menjadi modal sosial. Progresivitas akhirnya bukan lagi etika, melainkan strategi untuk terlihat aman dan intelektual.
Pola yang sama juga muncul di ruang sastra dan aktivisme yang selama ini diasosiasikan dengan ideologi “kiri” dan kesadaran politik. Marie-Lise Drapeau-Bisson melalui Critical Appraisal and Masculine Authority: The Boys Clubs' Derogatory Method of Reading Canadian Feminist Speculative Fiction (2022) menunjukkan bahwa ruang sastra yang tampak kritis pun masih dapat bekerja sebagai boys’ club yang mempertahankan otoritas maskulin. Isabel Goicolea dan rekan-rekannya dalam Easy to Oppose, Difficult to Propose: Young Activist Men's Framing of Alternative Masculinities under the Hegemony of Machismo in Ecuador (2014) juga menemukan bahwa laki-laki dalam gerakan kesetaraan gender tetap dapat terjebak dalam pola maskulinitas yang sama. Mereka mampu mengkritik patriarki, tetapi masih kesulitan membayangkan bentuk maskulinitas alternatif yang benar-benar lepas dari logika dominasi lama.
Dalam praktiknya, kontradiksi semacam ini sering membuat kelompok marginal tetap berada dalam posisi rentan. Perempuan masih diseksualisasi, sementara queer dan kelompok nonmaskulin kerap dijadikan bahan candaan yang dianggap wajar karena dibungkus sebagai “guyonan progresif”.
Di titik ini saya memahami sesuatu yang penting. “Geng abang-abangan” bukan sekadar sekelompok laki-laki yang berkumpul bersama. Ia bisa berganti pakaian. Kadang memakai atribut hukum; kadang membawa buku sastra; dan kadang meneriakkan slogan perlawanan untuk menegakkan hak yang termarjinalkan.
Di sinilah pemikiran Judith Butler dalam Gender Trouble (1990) terasa beresonansi. Butler menunjukkan bahwa identitas dibentuk lewat tindakan yang terus diulang sampai tampak alami. Mungkin “progresif” juga bekerja dengan cara serupa. Ia dipelajari, ditampilkan, lalu diulang sampai tampak seperti karakter. Masalahnya, ketika yang dipelajari hanya bahasanya sementara relasi kuasanya tetap dipertahankan, progresif berubah dari praktik menjadi performa.
Di titik itulah pertanyaan Gayatri Chakravorty Spivak dalam Can the Subaltern Speak? (1988) menjadi relevan. Bagi Spivak, persoalannya bukan sekadar apakah korban bisa berbicara, tetapi apakah suaranya diakui sebagai pengetahuan. Dalam banyak kasus, pengalaman korban justru dipelintir, diragukan, atau dianggap berlebihan karena tidak sesuai dengan logika pihak yang lebih berkuasa.
Dan di situlah performa progresif menjadi berbahaya. Mereka bukan hanya hadir sebagai pelaku, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan siapa yang dipercaya ketika korban berbicara.
Isu yang Disuarakan namun Tidak Dihidupi
Kasus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia memperlihatkan persoalan ini secara telanjang. Sebagaimana diungkapkan akun X @sampahfhui, tangkapan layar percakapan dari grup chat 16 mahasiswa memperlihatkan komentar bernada pelecehan seksual terhadap mahasiswi hingga dosen perempuan. Yang mengganggu bukan hanya isi percakapannya, tetapi siapa yang mengucapkannya. Mereka hadir dengan citra yang baik: mahasiswa hukum, calon penegak hukum, aktif organisasi, terlihat intelektual, dan akrab dengan bahasa keadilan.
Namun justru di situlah persoalannya.
Ruang yang paling fasih berbicara tentang keadilan ternyata tidak otomatis menjadi ruang yang paling aman bagi perempuan dan kelompok marginal. Isu kekerasan seksual, consent, dan perlindungan korban dapat dibicarakan dengan sangat meyakinkan, bahkan dijadikan identitas intelektual. Tetapi pada saat yang sama, tubuh perempuan tetap direduksi menjadi bahan candaan dan seksualisasi.
Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa bahwa persoalan ini bukan sekadar soal individu “munafik”. Dalam banyak ruang intelektual, jarak antara bahasa pembebasan dan praktik keseharian memang sering kali tidak berjalan lurus.
Karl Marx, misalnya, dikenal sebagai pemikir besar yang mengkritik ketimpangan sosial. Namun dalam kehidupan personalnya, relasi kuasa yang timpang tetap muncul karena Marx memiliki anak dari pekerja rumah tangga keluarganya, Helene Demuth, tetapi tidak pernah mengakuinya secara terbuka. Hal yang lebih ekstrem terlihat pada Louis Althusser, filsuf yang banyak membahas ideologi dan kekuasaan tetapi justru melakukan femisida terhadap istrinya sendiri, Hélène Rytmann pada tahun 1980.
Dua contoh ini penting bukan untuk membatalkan pemikiran mereka, melainkan untuk menunjukkan satu ironi yang mengganggu: bahasa pembebasan tidak selalu diikuti keberanian membongkar kuasa dalam dirinya sendiri.
Dan di situlah pola “geng abang-abangan sok progresif” terasa begitu akrab. Mereka tahu kosakata yang tepat. Mereka tahu kapan harus terdengar inklusif dan kapan harus tampil sebagai laki-laki aman yang sadar isu. Namun di balik performa itu, relasi kuasa lama sering kali tetap utuh. Tubuh perempuan masih dijadikan bahan lelucon, pengalaman korban diremehkan, dan solidaritas? berhenti pada lingkaran geng mereka.
Maka persoalannya bukan kurangnya pengetahuan.
Persoalannya adalah ketika progresivitas berhenti sebagai citra, bukan etika.
Isu disuarakan, tetapi tidak dihidupi. Dan di dalam jarak itulah “geng abang-abangan” menemukan tempat paling nyaman untuk tetap menjadi pelaku.
Korban yang Tenggelam di Tengah Keberisikan Keadilan
Di titik inilah “geng abang-abangan sok progresif” menjadi paling berbahaya. Mereka tidak hadir dengan wajah yang mudah dikenali sebagai pelaku. Mereka hadir dengan bahasa paling aman, paling intelektual, dan paling sadar isu.
Karena itu, ketika kasus grup chat 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia muncul, yang terasa mengganggu bukan hanya isi percakapannya, tetapi pola yang bekerja di belakangnya: bagaimana ruang yang paling fasih berbicara soal keadilan ternyata tetap dapat memelihara solidaritas maskulin, seksualisasi terhadap perempuan, hingga pembungkaman terhadap korban.
Dan pola itu terasa terlalu akrab.
Sebab ruang pascasarjana yang saya ceritakan sejak awal tulisan ini juga berada di fakultas yang sama.
Di situlah persoalannya terasa lebih besar daripada sekadar satu grup chat atau satu geng laki-laki. Ia berubah menjadi kultur. Kultur yang membuat seseorang dapat terdengar sangat progresif di depan publik, tetapi tetap nyaman mempertahankan relasi kuasa yang melukai orang lain di belakang layar.
Terlebih ketika sebagian dari mereka memiliki privilese sosial yang membuat suaranya lebih mudah dipercaya: aktif organisasi, punya jejaring, berasal dari kelas sosial tertentu, bahkan memiliki citra politik yang baik.
Akibatnya, korban tidak dibungkam dengan diam.
Korban ditenggelamkan oleh keberisikan.
Oleh citra sebagai laki-laki aman yang sadar isu. Oleh solidaritas antarsesama laki-laki yang bergerak lebih cepat daripada keberpihakan terhadap korban.
Dan di situlah korban kembali menjadi subaltern: hadir, berbicara, tetapi kalah oleh keberisikan mereka yang sibuk terlihat progresif.
0 comments